SAMBAS, Kalbar — Koran Perangi Korupsi.
Mengantisipasi ancaman El Nino dan potensi kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat langkah mitigasi untuk melindungi sektor pertanian dan perkebunan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Antisipasi Dampak El Nino yang digelar di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (10/9/2026). Rapat dihadiri jajaran pemerintah daerah, pengurus HKTI, penyuluh pertanian, serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Bupati Sambas sekaligus Ketua HKTI Kabupaten Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., menegaskan pentingnya data akurat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Menurutnya, inventarisasi dan pemetaan lahan rawan kekeringan harus segera dilakukan.
“Inventarisasi dan identifikasi wilayah lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan adalah prioritas. Dari data tersebut, kita bisa mencari solusi bersama agar risiko gagal panen dapat diminimalisir,” ujar Satono.
Menurutnya, pemetaan lahan bukan sekadar pendataan administratif. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dan pihak terkait untuk menentukan bantuan maupun intervensi teknis sesuai kondisi di lapangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Apriadi, S.P., M.M., menyambut baik sinergi pemerintah, HKTI, penyuluh, dan kelompok tani. Ia berharap kolaborasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani dan pekebun di Kabupaten Sambas.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Wakil Ketua HKTI, Anwari, S.Sos., M.AP., mengingatkan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada tanaman padi.
“Perhatian terhadap sektor pertanian tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, khususnya padi, tetapi juga mencakup sektor perkebunan secara luas,” tegas Anwari.
Anwari mengatakan pihaknya tengah menggodok Raperda Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk melindungi lahan produktif dari alih fungsi sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Ia juga menilai HKTI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat petani. Melalui organisasi tersebut, aspirasi petani dari lapangan dapat disampaikan kepada pemerintah, sementara kebijakan dan bantuan dapat disosialisasikan secara lebih efektif.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan Gapoktan menyampaikan pertanyaan terkait regulasi dan dukungan teknis menghadapi potensi kekeringan. Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor pertanian.
Melalui inventarisasi lahan rawan kekeringan dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Sambas bersama HKTI mendorong langkah preventif agar dampak kemarau terhadap produksi pertanian dan perkebunan dapat ditekan. (Doel/Tim)