Sambas, Kalbar – Koran Perangi Korupsi.
Pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sambas terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuardi Ali, S.T., M.T.
Perubahan APBD tidak hanya menyangkut penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, perkembangan pendapatan dan belanja daerah, serta menetapkan kembali skala prioritas pembangunan.
Wabup Heroaldi menegaskan, setiap kebijakan dalam perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi penting agar seluruh proses pembahasan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Sambas juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program yang dibiayai melalui Perubahan APBD 2026 harus memiliki manfaat yang terukur, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan program prioritas daerah.
Selain itu, pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya diharapkan berlangsung konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sambas.
Dengan demikian, Perubahan APBD 2026 diharapkan benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan prioritas daerah, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. (Doel)