Jakarta – Koran Perangi Korupsi
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah guna membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, khususnya terkait program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Rapat berlangsung di Ruang Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Selain jajaran pimpinan DPR, rapat juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa agenda utama rapat membahas persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, rapat ini digelar sebagai respons terhadap berbagai dinamika dan keluhan masyarakat terkait akses layanan kesehatan.
“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat dapat menjadi penerima PBI JK, melainkan hanya mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin yang berhak memperoleh prioritas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem tata kelola yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkeadilan.
“Perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak tidak kehilangan akses layanan kesehatan,” imbuhnya.
Melalui rapat ini, DPR RI bersama pemerintah berkomitmen untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan program BPJS Kesehatan PBI JK tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
(Red)