Sambas, Kalbar – Koran Perangi Korupsi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikan dalam audiensi Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat dengan Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Sambas, Selasa (6/10/2026).
Bupati Satono menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antara Pemkab Sambas dan BPKP penting untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
“Terima kasih atas kunjungannya. Kami dari Pemerintah Kabupaten Sambas akan terus meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern demi membuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati Satono.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan, efektif, dan efisien.
Bupati Satono juga menyatakan kesiapan Pemkab Sambas bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi dalam memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengawasan internal.
Masukan dan arahan teknis dari BPKP Kalbar diharapkan dapat membantu Pemkab Sambas meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan kinerja perangkat daerah. Penguatan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi daerah, “Sambas Berkah Berkemajuan”.
Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif. Kedua pihak membahas berbagai tantangan serta langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
Sinergi Pemkab Sambas dan BPKP Kalbar diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintahan sekaligus berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Doel)